Terima jatah Menteri = Nggak tahan godaan
Koalisi adalah tentang siapa mendapat apa dan untuk apa. Wajar dan logis kalau masuk ke pemerintahan maka dapat jatah Menteri.
Sebab parpol bukan yayasan sosial. Tujuan didirikan parpol ya……untuk berkuasa. Yang terpenting adalah, bagaimana kekuasaan dan sumber daya yg ada di bawah kekuasaan itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.
Dan ini tidak mungkin bisa dioptimalkan kalau hanya bekerja sebagai legislatif, bukan eksekutif.
Tawaran jadi menteri sudah ada sejak zaman Jokowi, dan PKS tidak tergoda.
Baca Juga: HEBAT! Presiden PKS Resmikan SIPESAT Guna Mewujudkan Zero Waste Dengan Pengelolaan Sampah yang Baik
Kalau sekarang (misalnya) menerima tawaran posisi Menteri sama Prabowo, yang sudah berjuang bersama selama 2x pilpres dan puluhan pilkada, itu bukan godaan, tapi konsekuensi logis dari sebuah koalisi.
Zaman Menkominfo PKS Tiffatul Sembiring, pemerintah SBY sukses memblokir 80 persen situs porno (sekitar 4 juta website), mendapat ranking KPK dari sisi integritas dan kredibilitas dari peringkat 36 ke peringkat 8 pada 2010, membangun proyek Palapa Ring yg memberi akses internet ke desa-desa, dan meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 8,9 triliun.
Menteri Pertanian Anton Apriyanto juga menoreh prestasi. Ia berhasil mewujudkan Indonesia swasembada beras, yang tahun 2004 masih impor 29.350 ton, lalu pada 2008 malah bisa produksi sendiri sebesar 38,6 juta ton, surplus dari kebutuhan nasional 37 juta ton. Dan ini belum termasuk produksi jagung dan kedelai.
Semua prestasi Menteri-menteri PKS itu dapat dinikmati masyarakat secara langsung, dan membawa kontribusi positif pada ekonomi makro.
Dan untuk capai semua itu cukup dengan satu kata kunci: kekuasaan.***
