Selain itu, libur penuh selama Ramadan juga tidak selalu berarti kemunduran intelektual, karena pendidikan dapat tetap berlangsung di luar sekolah, seperti dengan mengerjakan tugas rumah atau belajar di lingkungan sekitar, seperti masjid dan pengajian.
Namun, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa tidak meliburkan siswa selama Ramadan berpotensi menyebabkan masalah, seperti yang diungkapkan oleh Daud Yusuf.
Ia khawatir bahwa dengan tidak memberi libur penuh, siswa akan tertinggal secara intelektual dibandingkan dengan bangsa lain.
Hal ini menjadi perhatian utama, mengingat pada masa itu umat Muslim di Indonesia masih terbilang lemah dalam bidang sains dan teknologi.
Oleh karena itu, Daud Yusuf ingin memastikan bahwa siswa-siswi tidak kehilangan momentum untuk belajar, meskipun saat bulan Ramadan.
Dalam hal ini, Habib Jafar mengakui bahwa ada dampak positif dan negatif dari kebijakan ini, dan penting untuk melihat kembali sejarah panjang terkait keputusan libur penuh Ramadan ini untuk mengambil kebijakan yang tepat.
Baca Juga: Habib Jafar: Jangan Sampai Kita Takut Untuk Menikah dan Jangan Pula Gegabah Ambil Keputusan Menikah
Lebih jauh lagi, Habib Jafar menggambarkan perbedaan hasil yang diperoleh dari kebijakan libur penuh selama Ramadan, seperti yang diceritakan oleh dua tokoh terkenal, Jenderal A.H. Nasution dan Deliar Nur.
Nasution mengungkapkan bahwa dengan libur penuh, ia dapat fokus mengembangkan spiritualitasnya selama Ramadan, tanpa terbebani dengan sekolah.
Sebaliknya, Deliar Nur mengungkapkan bahwa libur penuh malah disalahgunakan oleh beberapa teman-temannya untuk tidak berpuasa dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan ibadah.
Hal ini menunjukkan bahwa keputusan libur penuh atau tidak, pada akhirnya tergantung pada kontrol orang tua dan lingkungan sekitar siswa.
Secara keseluruhan, Habib Jafar menekankan bahwa kebijakan libur penuh atau tidak selama Ramadan bagi siswa-siswi Muslim harus melalui pertimbangan matang, melibatkan berbagai pihak, serta melihat data-data yang ada.
Proses pengambilan keputusan harus berbasis pada data dan diskusi yang mendalam, bukan hanya berdasarkan opini semata.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia harus mempertimbangkan berbagai faktor dengan bijaksana agar kebijakan tersebut membawa manfaat, baik dalam aspek intelektual maupun spiritual siswa-siswi Muslim.***
