Garis Besar Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, Masih Relevan atau Sudah Ketinggalan Zaman? Simak Penjelasannya!

Photo Author
- Rabu, 16 Agustus 2023 | 06:05 WIB
Foto Kota Granada yang ditinggali Ibnu Khaldun yang punya pemikiran politik melegenda. (GENMUSLIM.id/pixabay/Makalu)
Foto Kota Granada yang ditinggali Ibnu Khaldun yang punya pemikiran politik melegenda. (GENMUSLIM.id/pixabay/Makalu)

GENMUSLIM.id- Di dalam jagat pemikiran politik, nama Ibnu Khaldun tidak bisa dipandang remeh.

Selain ahli sosiologi, ekonomi, dan filsafat sejarah, Ibnu Khaldun juga menelurkan pemikiran politik yang komprehensif.

Oleh beberapa pihak, pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik dianggap terlalu ideasional dan kurang realistis di tengah zaman yang terus berubah.

Di dalam Seratus Muslim Terkemuka oleh  Jamil Ahmad disebutkan, nama asli Ibnu Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid.

Baca Juga: Kesepadanan Dalam Penerjemahan. Ini Dia Yang Perlu Kalian Ketahui Apabila Terjemahan Itu Sepadan

Lahir di Tunisia pada awal Ramadhan tahun 732 H, di keluarga Muslim yang  taat, terpandang, dan cinta ilmu.

Ayah Ibnu Khaldun memainkan peran penting dalam membentuk intelektualitas Ibnu Khaldun, sebab ayahnya merupakan pendidik pertama dalam hidup pemikir besar itu. 

Selain ayahnya, keluarga Ibnu Khaldun juga mengundang para ahli ilmu untuk mendidik dan mengajari Ibnu Khaldun, baik dari pakar teologi, fiqh, logika, astronomi, ushul fiqh, dan retorika.

Pihak keluarga yang mendukung dan kemauan keras Ibnu Khaldun untuk melahap semua ragam keilmuan, menjadi alasan seorang Ibnu Khaldun tumbuh menjadi pribadi yang cerdas.

Baca Juga: Berkenalan dengan Sigma Male, Laki-Laki Diluar Struktur Sosial Pada Umumnya. Yuk Kenali Ciri-Cirinya

Menjelang tahun-tahun politik, pembahasan mengenai pemikiran politik Ibnu Khaldun menemukan relevansinya, sebab pemikiran politik tokoh besar itu patut menjadi salah satu referensi hingga panduan kita sebagai elit politik maupun sebagai warga negara.

Di dalam jurnal yang berjudul Urgensi Etika Politik Menurut Ibnu Khaldun dalam Implementasinya di Indonesia disebutkan, kekuasaan atau politik merupakan amanah dari Allah SWT kepada seorang pemimpin.

Artinya, kekuasaan itu bertujuan mengatur kehidupan bermasyarakat maupun bernegara lewat aturan yang sudah Allah SWT tetapkan, demi kebaikan dunia dan akhirat.

Baca Juga: Revolusi Industri dan Kehidupan Sosial yang Semakin Terancam. Benarkah Demikian?

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Nauveliawati Nur Al-Fathonah

Sumber: Berbagai Sumber

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X