GENMUSLIM.id - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen Kementerian Agama (KEMENAG) dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan memajukan pendidikan keagamaan.
Dalam Rapat Kerja bersama DPD RI, Menag memaparkan alokasi anggaran tahun 2025 untuk berbagai program strategis, seperti PIP, KIP, BOS, hingga insentif guru non-PNS, demi mendukung kualitas pendidikan di Indonesia.
Dilansir GENMUSLIM dari Kemenag pada kamis, 5 Desember 2024, dalam Rapat Kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPD RI) di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen KEMENAG untuk terus mendukung kesejahteraan guru dan penguatan pendidikan keagamaan di Indonesia.
Pada rapat yang berlangsung Senin 2 Desember,2024 Menag menjelaskan berbagai program prioritas yang telah dirancang untuk tahun 2025.
Baca Juga: Menag Nasaruddin Umar Berkomitmen Kepada Kurikulum Berbasis Toleransi di Indonesia, Apa Tujuannya?
Menurut Nasaruddin, guru sebagai pilar utama pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus.
“Kementerian Agama telah menganggarkan dana untuk Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan insentif bagi guru non-PNS,” ungkapnya.
Langkah ini, lanjutnya, bertujuan untuk memberikan apresiasi dan dukungan nyata terhadap dedikasi para tenaga pengajar, khususnya di bidang pendidikan keagamaan.
Untuk tahun 2025, alokasi anggaran Kemenag meliputi Rp1,95 triliun untuk PIP, Rp1,46 triliun untuk KIP, serta Rp7,22 triliun untuk Tunjangan Profesi Guru bagi guru dan dosen non-PNS.
Selain itu, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp11,02 triliun juga telah disiapkan, termasuk Rp100 miliar untuk BOS Pesantren, Rp819,38 miliar untuk BOS RA/sederajat, Rp591,58 miliar untuk BOPTN, serta Rp160 miliar untuk BOPTN-BH (Universitas Islam Internasional Indonesia/UIII).
Baca Juga: Kabar Gembira untuk Guru MI, MTs, dan MA dari Kemenag! Inilah Nominal Insentif untuk dibagikan
Sebagai bagian dari upaya peningkatan, Kemenag juga mendukung pengembangan infrastruktur dan digitalisasi madrasah serta lembaga pendidikan agama.
"Kami memastikan pendidikan keagamaan tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman," tutur Menag.
Meski dengan keterbatasan anggaran, Menag memastikan bahwa kualitas pendidikan keagamaan terus diutamakan.
