Hal tersebut tentu dapat menciptakan kesan bahwa hukum tidak cukup tegas dalam menghadapi korupsi yang merugikan rakyat banyak.
Presiden Prabowo sendiri merupakan figur yang sering menekankan pada perlunya reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, serta meningkatkan integritas aparat penegak hukum.
Dengan pernyataan tersebut, Presiden Prabowo juga ingin mengingatkan para hakim dan lembaga peradilan untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kasus-kasus korupsi dalam menjatuhkan keputusan.
Hal tersebut bertujuan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial.
Dalam konteks ini, kritik Prabowo terhadap vonis ringan menunjukkan urgensi untuk menegakkan hukum yang lebih tegas.
Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana korupsi harus dihukum secara adil sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
Tindak pidana yang tegas berguna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam pemerintahan. ***
