GENMUSLIM.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokus utama dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital, serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0. Acara tersebut berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.
Presiden menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan adalah langkah strategis untuk memperkuat sumber daya manusia Indonesia.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi anggaran untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan layanan kesehatan yang merata, demi mendukung visi Indonesia Maju 2045.
“Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan. Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegas Presiden Prabowo dilansir dari presidenri.go.id pada 27 Desember 2024.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa perlindungan sosial, bantuan sosial, dan subsidi merupakan langkah strategis dalam mendukung kebangkitan ekonomi nasional melalui program hilirisasi.
Namun demikian, Kepala Negara menekankan bahwa pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi fondasi utama dalam upaya pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
“Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah,” tutur Kepala Negara.
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemberian subsidi dan perlindungan sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Beliau menyampaikan bahwa pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai strategi untuk memastikan program bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sekaligus mendistribusikannya secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden juga menegaskan bahwa efektivitas subsidi dan bantuan sosial tidak hanya bergantung pada alokasinya, tetapi juga pada mekanisme pelaksanaannya yang harus transparan dan akuntabel.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
