Brigade Al Qassam, pejuang Palestina di Gaza, dan Hamas sering kali menjadi representasi perlawanan terhadap ketidakadilan.
Namun kasus Ipda Rudi di NTT menunjukkan bahwa upaya melawan mafia juga bisa berakhir dengan ketidakadilan. Polda NTT melalui Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol.
Arya Sandi, menyebut bahwa keputusan demosi terhadap Ipda Rudi diambil karena dianggap tidak kooperatif selama penyelidikan.
Tuduhan pelanggaran etik dianggap lebih berat meski Ipda Rudi Soik hanya melakukan evaluasi penyelidikan bersama timnya di restoran yang menyediakan fasilitas karaoke.
Kasus demosi ini mengingatkan publik pada kejadian serupa yang menimpa Ipda Rudi Soik pada tahun 2014.
Ketika itu, ia membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan perusahaan besar, namun hasil penyelidikannya dibantah oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTT.
Kasus tersebut dianggap sebagai masalah administrasi, bukan TPPO, sehingga Ipda Rudi harus kembali menghadapi sanksi.
Ipda Rudi Soik merasa bahwa sanksi yang dijatuhkan kepadanya kali ini juga merupakan bentuk ketidakadilan.
Menurutnya, setelah ia berhasil mengungkap mafia BBM ilegal, ia malah difitnah dan dituduh melakukan berbagai pelanggaran.
Ipda Rudi menegaskan bahwa selama ini ia bekerja dengan tegak lurus sesuai aturan dan selalu loyal terhadap perintah pimpinan.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, mengapa perwira yang berhasil mengungkap jaringan mafia justru dikenai sanksi berat?
Keputusan untuk memindahkan Ipda Rudi Soik ke Papua dianggap sebagai langkah yang kontroversial.
Namun, bagi Ipda Rudi Soik, ini bukan akhir dari perjuangannya dalam membela keadilan. ***
