Bahkan, aplikasi yang sederhana dikerjakan langsung oleh tim Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) tanpa melalui pengadaan baru. Cara ini tak hanya mempercepat proses, tetapi juga menghemat anggaran.
Tanda Tangan Elektronik dan Srikandi, Bukti Nyata Transformasi Birokrasi
Tak hanya layanan publik, digitalisasi juga diterapkan dalam sistem birokrasi. Salah satu contohnya adalah Tanda Tangan Elektronik (TTE).
Menurut Marwan, lebih dari 95% pejabat Aceh kini sudah menggunakan TTE untuk dokumen resmi.
“Sekarang, hampir semua pimpinan, termasuk Pj. Gubernur, sudah menggunakan TTE. Ini hasil dari keyakinan dan komitmen yang terus kami bangun,” jelasnya.
Selain itu, penerapan Srikandi, sistem persuratan digital berbasis SPBE, juga semakin luas. Dengan TTE dan sertifikat elektronik, sistem ini kini digunakan oleh banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aceh.
Langkah ke Depan Menuju SPBE yang Lebih Baik
Marwan optimis, Aceh bisa terus memperkuat digitalisasi. “SPBE adalah keniscayaan. Kalau kita tidak berinovasi, kita akan tertinggal. Negara lain sudah maju, kita harus bergerak lebih cepat,” tegasnya.
Ia juga berharap Kementerian PANRB terus mendampingi pemerintah daerah, termasuk Aceh, untuk meningkatkan kualitas SPBE.
Baca Juga: Rohingya Di Aceh Terkuak Sindikat Perdagangan Orang Di Balik Gelombang Kedatangan Pengungsi!
Menurutnya, transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Semangat Aceh menunjukkan bahwa transformasi digital bisa diwujudkan di mana saja, asalkan ada komitmen dan kerja sama yang solid.
Dari Tanah Rencong untuk Indonesia, inovasi ini jadi inspirasi bagi seluruh daerah. ***
