Presiden Prabowo Subianto Terima IHPS I 2024: Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Photo Author
- Jumat, 3 Januari 2025 | 19:54 WIB
Presiden Prabowo Subianto Berkomitmen Ingin Bangun Tata Kelola Keuangan yang Transparan (Foto: GENMUSLIM.id/dok: Instagram @Prabowo)
Presiden Prabowo Subianto Berkomitmen Ingin Bangun Tata Kelola Keuangan yang Transparan (Foto: GENMUSLIM.id/dok: Instagram @Prabowo)

GENMUSLIM.id - Pada hari Kamis, 2 Januari 2024, di Jakarta, Istana Merdeka Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun.

Pertemuan ini dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya serta sejumlah anggota BPK yang mendampingi Isma Yatun.

Dengan diterimanya IHPS I Tahun 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kerja sama yang berlandaskan prinsip tata kelola yang baik untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Dilansir GENMUSLIM dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Prabowo menerima hasil laporan pemeriksaan IHPS 1 tahun 2024.

Laporan ini menyoroti berbagai temuan dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara selama semester pertama 2024, khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah pusat.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Pemerintah Telah Berkomitmen Berikan 11 Bantuan Paket Stimulus, Apa Aja Itu?

Dalam laporan tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023.

Penilaian ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Namun, empat kementerian/lembaga, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Presiden Prabowo juga mengapresiasi dari BPK atas langkah-langkah pemerintah dalam mendukung prinsip good governance, terutama selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih.

Seperti langkah berani yang diambil BPK yaitu penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024, yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi.

Baca Juga: Sri Mulyani Klarifikasi Kebijakan Presiden Prabowo: PPN Tetap Stabil, Fokus pada Barang Mewah

Regulasi ini dinilai mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran tahun anggaran 2024.

Ketua BPK, Isma Yatun mengungkapkan terimakasih kepada pemerintah atas sinergi yang telah terjalin untuk mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Muhammad Reza Nurcholis, S.Si

Sumber: Youtube Sekretariat Presiden, Setkab RI

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X