Sedangkan, dikatakan cacat substansi, karena adanya konflik kepentingan antara Ketua MK dengan obyek permohonan tersebut.
Sekalipun Mahkamah Konstitusi (MK) itu dikatakan menguji norma, namun norma yang diuji itu sangat bertalian dengan konstetasi pemilu, yang akan diikuti Gibran yang ini adalah keponakan dari Ketua MK.
Jika merujuk pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 17 ayat (5), (6), (7) yang intinya menyatakan apabila seorang hakim yang punya kepentingan dengan perkara yang diperiksa tidak mundur, merupakan bentuk pelanggaran, sehingga putusannya dinyatakan tidak sah, dan perkara itu bisa diperiksa kembali.
“Atas dasar itu, kepercayaan publik terhadap MKMK sangat bergantung kepada putusan etik nantinya. Jika putusan etik melihat adanya cacat prosedur serta cacat substansial dalam penanganan perkata nomor 90/PUU-XII/2023) yang sebagaimana dilihat oleh publik, dan diputuskan adanya sanksi etik bagi hakim yang melanggar, dan perkara tersebut dibuka peluang akan diperiksa kembali sesuai UU Kekuasaan Kehakiman, maka marwah dan citra dari MK di mata publik mampu terselematkan.” tandas Jimmy.***
Sobat Genmuslim yang baik hatinya, ingin mendapat berita update setiap hari dari Genmuslim.id? Ayo gabung di Grup WhatsApp "GENMUSLIM PARENTING", caranya klik link https://chat.whatsapp.com/DAUxgNwGoIWG3OXb6LQChn, atau bisa gabung di Grup Telegram "GENMUSLIM NEWS", caranya klik link https://t.me/genmuslimnews kemudian join. Jangan Lupa install aplikasi WhatsApp atau Telegram di Ponsel.
