GENMUSLIM.id – Perang Israel melawan Hamas di Jalur Gaza tampaknya akan terus berlanjut.
Karena pada saat Israel sedang memerangi Hamas, Amerika Serikat (AS) justru berencana mengucurkan bantuan militer sebesar USD 17,6 miliar kepada Israel.
AS melalui rapat DPR telah meluncurkan RUU terkait bantuan militer terbaru untuk Israel yang sedang memerangi Hamas di Jalur Gaza.
Dikutip GENMUSLIM.id dari Reuters pada Minggu, 4 Februari 2024, ketua DPR AS, Mike Johnson mengatakan RUU terkait bantuan militer tersebut akan dibahas dan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pekan depan.
Partai Republik sebagai penguasa parlemen di AS sebelumnya telah menyetujui bantuan militer senilai USD 14,3 miliar kepada Israel.
Sedangkan Partai Demokrat yang menguasai senat di AS menolak keras hal tersebut dan diperkirakan lebih fokus memberikan bantuan militer untuk Ukraina dalam perang melawan Rusia.
Menurut Komite Alokasi Anggaran DPR, bantuan militer sebesar USD 17,6 miliar tersebut akan meliputi pendanaan untuk memperbarui sistem pertahanan rudal Israel, akuisisi tambahan peralatan militer canggih, serta produksi artileri dan amunisi lainnya.
Sebagian dari bantuan militer tersebut juga akan dialokasikan untuk mengisi kembali persenjataan AS yang diberikan kepada Israel pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
PalestinaBaca Juga: Hubungan Isra Mi’raj dengan Palestina, Seberapa Istimewa Negeri Syam? Yuk Simak penjelasan Ustadz Khalid Basalamah
"Kebutuhan untuk mendukung sekutu terdekat kita dan kekuatan kita sendiri di kawasan ini sangat mendesak," kata Ketua DPR AS, Mike Johnson dalam suratnya kepada rekan-rekannya.
Belum diketahui secara pasti apakah anggota DPR dari sayap kanan akan menolak keras usulan terkait bantuan militer untuk Israel yang tidak disertai jumlah penghematan yang sama di bagian lain anggaran.
Anggota DPR dari Partai Republik menegaskan bahwa setiap bantuan baru yang diberikan kepada Ukraina harus disertai dengan peningkatan pengawasan perbatasan AS yang lebih ketat, terutama ketika jumlah imigran yang mencoba memasuki negara tersebut mencapai rekor tertinggi.
Walaupun Senat memiliki niat untuk melaksanakannya, Mike Johnson menyatakan bahwa rencana keamanan perbatasan yang akan diumumkan di Senat belum memadai.
