Kritik yang seharusnya menjadi bahan evaluasi justru direspons dengan pernyataan yang terkesan merendahkan.
Hal ini semakin menguatkan pandangan bahwa pemerintah lebih peduli pada stabilitas kekuasaan dibanding mendengarkan suara rakyat.
Dalam beberapa waktu terakhir, mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil semakin vokal menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Berbagai persoalan, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan sosial, hingga berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, menjadi pemicu gelombang protes di berbagai daerah.
Baca Juga: Tom Lembong Senggol Luhut Binsar Panjaitan Soal Pengembangan Baterai LFP antara Indonesia dan China
Tagar "Indonesia Gelap" yang digaungkan di media sosial menjadi simbol kekecewaan terhadap kondisi ini.
Namun, alih-alih merespons kritik dengan pendekatan yang lebih persuasif, pemerintah justru cenderung menutup ruang dialog.
Pernyataan Luhut yang menyebut bahwa yang gelap adalah mereka yang beranggapan Indonesia gelap, semakin memperlihatkan ketidaksiapan pemerintah dalam menerima kritik sebagai bagian dari proses demokrasi.
Pendekatan komunikatif yang dipilih oleh pejabat negara menjadi cerminan bagaimana mereka melihat rakyatnya.
Ketika kritik direspons dengan sikap keras dan intimidatif, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun semakin tergerus. Hal ini berpotensi memperlebar jurang antara penguasa dan rakyat yang mereka pimpin.
Seharusnya, kritik mahasiswa dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan sebagai ancaman terhadap stabilitas politik.
Baca Juga: 15 Tunjangan PNS Terancam Tidak Cair Jika THR Dicairkan, Berikut Penjelasan Lengkapnya
Namun, cara Luhut menanggapi kritik justru menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih mempertahankan citra ketimbang mencari solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi rakyat.
Dalam konteks demokrasi, kritik adalah elemen yang tak terpisahkan dalam pembangunan negara.
Seorang pemimpin yang bijaksana seharusnya mampu menjadikan kritik sebagai bahan refleksi dan evaluasi, bukan malah menutup telinga dan meremehkan suara rakyat.