Hal ini membuat anggota DPR cenderung menilai keputusan hukum dari perspektif keuntungan atau kerugian politik bagi diri mereka sendiri atau partai mereka.
Lucius menganggap bahwa isu hak angket terhadap MK adalah isu elit yang tidak langsung berkaitan dengan kepentingan rakyat.
Dia mengingatkan bahwa DPR seharusnya lebih fokus pada isu-isu kebijakan pemerintah yang langsung memengaruhi rakyat, daripada isu-isu elit.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden, dengan pengecualian bagi mereka yang pernah menjabat sebagai pejabat publik.
Keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap memungkinkan praktik politik dinasti, terutama dalam konteks Gibran Rakabuming, anak Presiden Joko Widodo dan keponakan Ketua MK, Anwar Usman.
Keputusan ini telah mendapat kritik dari masyarakat dan ahli hukum tata negara.
Meskipun anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengusulkan penggunaan hak angket terhadap MK, usulan ini menuai kontroversi dan dipertanyakan oleh beberapa pihak.
Semoga apapun nanti hasil keputusannya, Allah Swt bimbing para pemimpin, perwakilan rakyat serta semua pemangku kebijakan negara Indonesia agar selalu berada janji sumpah setia nya untuk menjunjung kepentingan Rakyat diatas segalanya. Wallahu a'lam.***
Sobat Genmuslim yang baik hatinya, ingin mendapat berita update setiap hari dari Genmuslim.id? Ayo gabung di Grup WhatsApp "GENMUSLIM PARENTING", caranya klik link https://chat.whatsapp.com/DAUxgNwGoIWG3OXb6LQChn, atau bisa gabung di Grup Telegram "GENMUSLIM NEWS", caranya klik link https://t.me/genmuslimnews kemudian join. Jangan Lupa install aplikasi WhatsApp atau Telegram di Ponsel.