Loji ini dinamakan "Lachoisi" yang berarti "terpilih," dan didirikan oleh Jacob Cornelius Matthew Raedermerer, seorang petinggi VOC.
Loji ini bertujuan menarik anggota dari berbagai kalangan, termasuk saudagar.
Seiring berjalannya waktu, Freemason memperluas pengaruhnya di wilayah lain seperti Semarang.
Salah satu loji yang terkenal adalah Loji Bintang Timur di Jakarta Pusat, yang dulunya dikenal sebagai "gedung setan" oleh masyarakat karena kesalahpahaman mengenai aktivitasnya.
Freemason juga mulai menerima anggota pribumi pada awal abad ke-19, dengan Raden Saleh, seorang seniman asal Jawa, menjadi anggota Freemason pertama dari Hindia Belanda pada tahun 1836.
Selain Raden Saleh, ada juga anggota dari kesultanan seperti Abdul Rahman dan anggota Kesultanan Paku Alam yang bergabung dengan organisasi ini.
Dalam perkembangan selanjutnya, Freemason terus berkembang di Indonesia, dengan jumlah anggotanya meningkat pesat hingga mencapai 567 orang di Pulau Jawa pada tahun 1900.
Namun, kehadiran Freemason tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat dan pemerintahan.
Baca Juga: Bahlil Lahadalia Sebut Raja Jawa: Menelusuri Jejak Sejarah Kisah Sang Raja Jawa yang Kontroversial
Pada masa kemerdekaan Indonesia, interaksi antara Freemason dan pemerintah Indonesia cukup intens.
Presiden Soekarno menerima telegram ucapan selamat dari Freemason pada tahun 1949 dan bahkan bertemu dengan pengurus Freemason pada tahun 1950. Meskipun demikian, hubungan ini tidak bertahan lama.
Soekarno mengeluarkan peraturan yang melarang aktivitas Freemason pada tahun 1961, dengan alasan bahwa asas dan tujuan organisasi ini bertentangan dengan kepribadian Indonesia dan politik nasional saat itu.
Alasan pelarangan ini bisa jadi juga disebabkan oleh situasi politik dan sentimen anti-Belanda yang tinggi pada masa itu.
Sejarawan Jerman, Adolf Hacken, berpendapat bahwa Soekarno melarang Freemason bukan karena alasan agama atau peninggalan Belanda, tetapi karena ketidakmampuannya untuk mengontrol kelompok tersebut.
Pelarangan Freemason tetap berlaku hingga masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
