GENMUSLIM.id – Pernyataan capres Anies Baswedan terkait penyebutan kata ‘wakanda & konoha’ saat menjadi pembicara kuliah umum di FISIP UI memancing respon dari ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Anies Baswedan mengatakan bahwa kualitas demokrasi kita saat ini sedang tidak sehat, namun hal itu dibantah oleh elit PDIP.
Selain elit PDIP, Ali Mochtar Ngabalin staf kepresidenan juga merespon pernyataan dari Anies Baswedan tersebut.
Baca Juga: Kabar Pemilu 2024 : Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, Dapat Dukungan Pilpres 2024
Bahwa menurut Ali Mochtar Ngabalin mengatakan semua bebas berpendapat dan dijamin konstitusi.
Sebelumnya bacapres di Pilpres 2024 yang diusung oleh partai Nasdem, PKS, dan Demokrat tersebut memenuhi undangan debat terbuka dari BEM UI sekaligus mengisi kuliah umum, pada Selasa 29 Agustus 2023.
Dalam kesempatan itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa penyebutan kata ‘wakanda & ‘konoha’ oleh warganet merupakan bentuk dari demokrasi yang tidak sehat karena banyak yang takut mengkritik secara langsung.
“Nah ini yang sekarang sering kali jadi masalah, karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda," ujar Anies Baswedan.
Lebih lanjut, Anies Baswedan menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut, bahwa menurutnya, kata ‘wakanda & ‘konoha’ adalah bentuk sensor karena warganet tidak berani menyebut nama langsung saat mengkritik.
“Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang paling buruk polusinya nama nya Lahore. Kenapa? ini tanda-tanda yang tidak sehat” sambungnya.
Tidak hanya itu, Anies Baswedan juga menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi dan ada ketakutan mengungkapkan kritik, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat.
“Dalam sistem demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat, karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 2024 kedepan” kata Anies.
Menanggapi pernyataan dari Anies Baswedan tersebut, Ketua DPP PDIP Said Abdullah dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa tidak ada larangan dalam setiap kritik kecuali kalau sudah melanggar hukum positif baru ditindak.
