Dilansir GENMUSLIM.id dari Ramli Abdul wahid, Sejarah Pengkajian Hadis di Indonesia Rabu, 31 Januari 2024, Ulama klasik pernah sepakat atas tidak bolehnya perempuan menjadi kepala negara dengan dalil hadits Abu Bakrah tersebut.
Misalnya, al-Juwaini menegaskan di dalam kitabnya al-Irsyad halaman 428, bahwa para ulama telah ijma tentang Perempuan tidak boleh jadi imam (kepala negara).
Demikian jugalah pendapat mayoritas ulama sampai sekarang.
Sebab, selain hadits tersebut, di Al-Qur’an juga terdapat ayat yang berbunyi, “ar-rijalu qawwamuna ‘ala an-nisa” (laki-laki adalah pemimpin atas Perempuan).
Namun demikian, kelompok yang keberatan dengan larangan Perempuan menjadi presiden mencari alasan lain untuk mengelak dari hadits tersebut.
Misalnya, Syuhudi Ismail dalam bukunya, Hadits-hadits yang Tekstual dan yang Kontekstual menerapkan pendekatan antropologis.
Hadits itu tetap dinilai untuk masa lalu, tetapi tidak efektif lagi untuk masa kini.
Ia menjelaskan bahwa dahulu Perempuan tidak memiliki pendidikan yang memadai dan tidak berwibawa di hadapan laki-laki,
sedang sekarang perempuan sudah banyak yang memiliki Pendidikan tinggi dan telah memperoleh wibawa di hadapan laki-laki.
Karena itu, larangan tersebut layak kepada perempuan sesuai kondisinya, sedang sekarang sudah tidak layak lagi karena kondisinya telah berubah.
Sebagian pakar menyebutnya pendekatan kontekstual.
Sehubungan dengan penerapan pendekatan antropologis, sosiologis, kontekstual, dan berbagai pendekatan barat lainnya terhadap nas-nas agama, yaitu Al-Qur’an dan Hadits, perlu kehati-hatian.
Sebab metode dan pendekatan yang digunakan dalam memahami Al-Qur'an dan hadits tidak semuanya valid.