Meski pemerintah Indonesia telah memberikan banyak pelatihan dan bimbingan kepada calon TKI, masih banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan imigrasi di negara penempatan.
Hal ini menyebabkan TKI menjadi rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia di luar negeri.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya dokumen resmi dan legalitas kerja di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kerja sama dengan negara-negara penempatan untuk memperbaiki kondisi TKI di luar negeri.
Upaya ini harus berdampak positif untuk memperbaiki situasi kerja TKI dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.
Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi WNI di luar negeri yang mengalami kesulitan.
Minimnya peran pemerintah dalam masalah perlindungan TKI sering kali menjadi penghambat bagi TKI yang ingin mendapatkan hak-haknya di negara penempatan.
Oleh karena itu, peran masyarakat dan pemerintah harus lebih aktif untuk memperjuangkan hak-hak TKI dan memastikan kondisi kerja mereka aman dan nyaman di luar negeri. ***
