Juru Bicara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Christian Lindemier juga turut memberikan suara bahwa tuduhan ini hanya sebagai pengalihan dari apa yang sebenarnya terjadi di Gaza..
“Tuduhan saat ini hanya mengalihkan perhatian dari apa yang terjadi setiap hari, setiap jam, setiap menit di Gaza,” katanya, saat konferensi pers PBB di Jenewa, dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 31 Januari 2024.
Baca Juga: Sri Mulyani Bahas Alasan Banyaknya Bansos Menjelang Pemilu 2024, Ini Daftar Bansos serta Besarannya!
Tak hanya perwakilan PBB yang angkat suara, sejumlah negara juga ikut memberikan komentar, yaitu Rusia, Indonesia, Irlandia, dan Norwegia.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Rusia Sergei Lavrov mendesak diadakan penyelidikan atas tuduhan Israel itu. Lavrov menyampaikan jika penyelidikan dilakukan, maka akan diketahui kebenarannya.
“Tetapi jika penyelidikan dibatalkan, dan sebaliknya malah ada hukuman kolektif terhadap UNRWA dan mereka yang diberi bantuan, maka saya yakin ini adalah keputusan yang salah,” kata Lavrov.
Lebih lanjut Lavrov meminta manajemen PBB untuk membahas hal ini ketika melakukan pembicaraan dengan perwakilan Israel.
Menlu RI Retno Marsudi pun mengangkat isu ini kala menghadiri pertemuan dengan Menlu Belanda Hanke Bruins Slot di Den Haag, Rabu, 31 Januari 2024.
"Di tengah situasi kemanusiaan yang memburuk ini, sangat disayangkan bahwa beberapa negara donor, termasuk Belanda, melakukan suspense dukungan keuangannya terhadap UNRWA," tutur Menlu Retno Marsudi.
Menlu Retno Marsudi juga mendorong adanya investigasi yang komprehensif, kredibel dan transparan mengenai tuduhan yang dilontarkan Israel itu.
Ia menyampaikan pembekuan dukungan keuangan terhadap UNRWA sangat memperburuk situasi kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Palestina.
Berbeda sikap dengan 12 negara itu, Irlandia dan Norwegia tetap menyatakan dukungan terhadap Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina itu serta tidak akan memberhentikan pengiriman dana.
"Irlandia tidak memiliki rencana untuk menangguhkan pendanaan untuk pekerjaan penting UNRWA di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Michael Martin lewat akun X, Sabtu (27/1).
