Kemenag akan mengadopsi model PPG yang telah diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan beberapa perbaikan.
Salah satu perubahan utama adalah penambahan dua materi baru, yakni Bimbingan Konseling (BK) dan pendidikan nilai.
Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu’ti, kedua materi ini akan menjadi bagian dari pelatihan PPG pada tahun 2025, guna memperkaya kemampuan guru dalam memberikan bimbingan yang lebih holistik kepada siswa.
Selain materi tambahan, program PPG pada tahun 2025 juga akan dilaksanakan dengan pendekatan online yang lebih efisien.
LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) akan mengelola program ini dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS), memungkinkan peserta untuk belajar secara mandiri dengan dukungan pendampingan dan sesi interaksi.
Biaya pelaksanaan PPG diperkirakan lebih terjangkau, yakni sekitar Rp800.000 hingga Rp850.000 per peserta, dengan seluruh biaya ditanggung oleh APBN.
Abu Rokhmad juga menjelaskan pentingnya validasi data untuk memastikan hanya guru yang memenuhi syarat yang akan mengikuti PPG.
Guru yang belum memiliki gelar S1 atau belum mengajar selama setahun tidak akan dapat mengikuti PPG.
Sementara itu, untuk menyelesaikan sertifikasi guru madrasah, kementerian agama akan ada penetapan batas waktu atau cut-off, yang mengharuskan guru yang diangkat setelah 30 Juni 2023 untuk mengikuti PPG Prajabatan di LPTK.
Berita baik lainnya adalah adanya kenaikan tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru non-ASN yang telah tersertifikasi tetapi belum inpassing, yang akan meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
Bagi guru ASN, TPG tetap akan sesuai dengan satu kali gaji pokok. Program PPG Transformasi kementrian agama ini direncanakan dimulai pada Februari 2025, dengan angkatan pertama diikuti oleh sekitar 47.000 guru yang telah lulus tes akademik. ***