GENMUSLIM.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menghadiri rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.
Dikutip GENMUSLIM melalui situs menpanrb.go.id, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, ini membahas berbagai isu terkait ASN, termasuk rencana pengadaan CASN tahun 2024 dan penataan tenaga non-ASN.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menjelaskan bahwa program kerja pemerintah saat ini fokus pada visi besar “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, yang didukung oleh delapan misi utama, 17 program prioritas, dan delapan quick win.
Baca Juga: Panduan Lengkap Mencetak Kartu Ujian Peserta CPNS 2024, Simak Langkah Mudah Siapkan Dirimu jadi ASN!
Kementerian PANRB, kata Menteri Rini, mengambil peran penting dalam misi Asta Cita ke-7, yakni memperkuat birokrasi, penegakan hukum, serta pemberantasan reformasi korupsi dan penyelundupan.
“Kami sedang mempersiapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 yang fleksibel dan akan disesuaikan dengan dinamika kebijakan nasional. Fokus utama kami adalah menciptakan birokrasi yang berkemampuan dan berkinerja tinggi,” ujarnya.
Menteri Rini juga mengungkapkan beberapa sasaran strategi, seperti transformasi digital di pemerintahan, peningkatan manajemen ASN berbasis sistem merit, dan penyelenggaraan layanan publik yang inklusif dan berkualitas.
Ia menambahkan bahwa Kementerian PANRB tengah mengembangkan portal SMART ASN yang akan menyatukan seluruh layanan ASN dalam satu platform, mulai dari pengadaan hingga penghargaan.
Baca Juga: Presiden Prabowo Subianto Naikkan Gaji Guru ASN Dan Non-ASN, Ketahui Syarat Dan Peluangnya Di Sini!
Terkait tenaga non-ASN, Menteri Rini menegaskan bahwa penataan akan dilakukan melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Formasi tahun 2024 sepenuhnya akan dialokasikan untuk tenaga non-ASN dengan mekanisme seleksi CAT, dan izin berdasarkan peringkat terbaik,” jelasnya.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, menyambut baik langkah-langkah ini dan memberikan apresiasi atas komitmen Kementerian PANRB dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia juga menegaskan bahwa Komite I terus memperjuangkan pemanggilan tenaga honorer menjadi PPPK.
“Kami memahami aspirasi masyarakat daerah yang kami wakili, terutama terkait nasib tenaga honorer. Dukungan kami akan terus mengalir agar mereka bisa diangkat menjadi PPPK,” ungkap Andi.