Beberapa pihak bahkan mengkritik adanya mobilisasi aparatur negara dan pemanfaatan sumber daya tertentu demi memenangkan kandidat tertentu.
Jika benar, tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip demokrasi, tetapi juga mencederai keadilan dalam Pilkada 2024.
Dalam konteks budaya Jawa, ada konsep "lengser keprabon, madeg pandito" yang bermakna bahwa seorang mantan pemimpin sebaiknya menyingkir dari urusan politik dan lebih fokus pada introspeksi diri.
Namun, keterlibatan Jokowi dalam berbagai pilkada, termasuk Pilkada 2024, dinilai jauh dari prinsip tersebut.
Pengamat politik menilai, langkah Jokowi ini justru menurunkan citranya sebagai negarawan.
Bukannya menjadi figur pemersatu, ia dianggap semakin partisan. Harapan agar Jokowi menjadi tokoh yang menginspirasi demokrasi justru tergantikan oleh kritik pedas dari berbagai kalangan.
Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi, masyarakat Indonesia diharapkan tetap kritis terhadap langkah-langkah yang mengancam keadilan pemilu.
Semangat demokrasi tidak hanya terletak pada prosedur, tetapi juga pada nilai-nilai yang mendasarinya, termasuk netralitas dan keadilan.
Jokowi, sebagai mantan presiden, diharapkan mampu menghormati prinsip-prinsip ini demi menjaga marwah demokrasi di Indonesia.***