Tentunya keputusan fatwa sertifikasi halal dapat diputuskan berdasarkan hasil laporan audit yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), salah satunya LPPOM.
Sertifikat halal ini bisa menjadi investasi yang baik karena sudah tidak memuat masa berlaku atau selamanya.
Untuk memenuhi persyaratan, pelaku usaha harus melengkapi surat permohonan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), surat penunjukkan penyelia halal, Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berbasis risiko, dan dokumen lainnya.
Jika administrasi dan audit sudah dilakukan, pelaku usaha akan mendapat sertifikat halal yang berlaku selamanya, selama tidak ada perubahan bahan dan komposisi.
Baca Juga: Demi Pariwisata Yang Semakin Maju, Prabowo Buka Rute Penerbangan Baru: Kami Mendukung Penuh!
Ketentuan jangka waktu ini tentu menarik pelaku usaha. Terkait regulasi, dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) ada skema surveillance atau pengawasan yang digunakan untuk memastikan konsistensi implementasi SJPH.
Saat ini, LPPOM terus mendorong upaya pemerintah untuk mewujudkan wajib halal dalam berbagai upaya, mulai dari edukasi pelaku usaha hingga sejumlah program untuk memudahkan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal, termasuk secara gratis.
LPPOM juga menyediakan platform yang mudah digunakan oleh konsumen, baik pelaku usaha maupun masyarakat untuk dapat mengecek produk yang telah memiliki sertifikat halal.
Anda dapat mengecek kehalalan produk melalui website www.halalmui.org atau aplikasi Halal MUI yang dapat diunduh di Google Playstore, serta website BPJPH.
Pelaku usaha yang memiliki produk pangan dan belum didaftarkan sertifikasi, segara daftarkan dan pilih LPH LPPOM untuk melakukan pemeriksaan halal guna memenuhi regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
LPPOM juga menawarkan layanan uji lab yang beragam, termasuk untuk keamanan pangan serta klaim vegan.***