“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara,” ujarnya.
211 Kasus Keracunan MBG Tuai Sorotan
Lonjakan kasus MBG kini mengarah pada tuntutan revisi tata kelola serta percepatan regulasi.
Netty menyebut Perpres tentang Tata Kelola Program MBG perlu segera mencapai tahap penyelesaian akhir.
“Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi,” kata Netty.
Baca Juga: Cegah Kasus Keracunan MBG, Kepala BGN Perintahkan SPPG Masak dengan Air Bersertifikat
Dorongan itu sejalan dengan rekomendasi BGN yang meminta percepatan sertifikasi halal di seluruh SPPG.
Sertifikasi dianggap dapat menutup banyak titik rawan, mulai dari asal bahan makanan hingga proses penyajiannya.
Diketahui, hal ini dikombinasikan dengan SLHS dan HACCP diyakini dapat memperbaiki standar keamanan pangan secara signifikan.
Terkait hal itu, Netty juga menekankan keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada pemerintah.
“Program MBG adalah tanggung jawab sosial bersama semua elemen pemangku kepentingan," terang Netty.
"Edukasi kepada pelaksana dan masyarakat perlu diperkuat agar rantai pengawasan berjalan dari bawah,” tandasnya.***
