GENMUSLIM.id Sebagian publik tengah ramai menyoroti langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan dana APBD Jabar senilai Rp4,17 triliun mengendap di bank.
Sebelumnya, Dedi menolak tudingan yang menyebut Pemprov Jabar menyimpan dana publik dalam bentuk deposito, sehingga menantang Menkeu membuka data yang disebutnya bersumber dari Bank Indonesia.
Gubernur Jabar melontarkan tantangan itu lewat akun Instagram pribadinya pada Senin, 20 Oktober 2025.
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu (Purbaya) untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” kata Dedi.
Di lain pihak, Menkeu Purbaya tak tinggal diam setelah mengetahui adanya tantangan itu. Dengan nada tak kalah tegas, ia menegaskan data APBD Jabar yang mengendap di bank itu bukan hasil perkiraan, melainkan bersumber dari laporan resmi perbankan.
Kini, pernyataan saling sindir pun tak terhindarkan. Publik kini disuguhi adu argumen antara dua pejabat tinggi negara yang saling uji kebenaran soal uang daerah.
Agar dapat memahami alur persoalannya, berikut kronologi adu argumen Dedi Mulyadi vs Menkeu Purbaya tentang dugaan kibul-kibul APBD Jabar yang mengendap di bank.
Dedi Mulyadi Bantah Tudingan, Minta Menkeu Purbaya Buka Data
Terkini, Dedi Mulyadi sempat membantah keras tudingan yang menyebut adanya dana APBD Jabar yang disimpan dalam bentuk deposito.
Gubernur Jabar menyebut, tudingan itu menyesatkan dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan mengaku sudah menelusuri langsung ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan Purbaya.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Biaya dan Waktu Antrean Haji Turun, Kampung Haji Indonesia Siap Dibangun di Makkah
“Saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada. Dibuka di dokumen kas daerah juga tidak ada,” ujar Dedi lewat akun Instagram @dedimulyadi71, pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Dedi menambahkan, seluruh dana senilai Rp2,4 triliun yang ada di BJB digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru, dan rumah sakit.
"Saya tidak segan memberhentikan pejabat Pemprov yang terbukti membuat deposito tanpa sepengetahuan saya," imbuhnya.
