"Agenda revisi UU TNI justru akan melemahkan profesionalisme militer itu sendiri dan sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI, di mana militer aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil," kata mereka.
Baca Juga: Masuk Tahap Pembuktian, Hakim Minta Jaksa Beri Salinan Audit BPKP ke Kubu Tom Lembong
Koalisi ini mendesak agar DPR dan pemerintah menghentikan pembahasan yang tertutup dan memastikan transparansi dalam revisi UU TNI.
Mereka juga meminta agar publik dilibatkan dalam proses ini demi menjamin aturan yang lebih demokratis. ***
