Sementara itu, di sektor ekonomi rakyat, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Budi Arie Setiadi juga mendapat kritik.
Dalam seratus hari pertama kepemimpinannya, tidak banyak kebijakan yang terlihat membawa perubahan nyata bagi UMKM.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Cek Kesehatan Gratis dan Makan Bergizi Gratis untuk Masa Depan Lebih Baik
Padahal, sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Banyak pihak menilai kementerian ini harus lebih agresif dalam memberikan akses permodalan dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Jika tidak ada gebrakan konkret, maka sektor UMKM akan terus menghadapi tantangan yang semakin berat.
Tak hanya itu, Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai juga mendapat perhatian publik. Kementeriannya dianggap lebih fokus pada isu anggaran ketimbang merumuskan langkah-langkah konkret untuk menegakkan hak asasi manusia.
Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan menjadi bukti bahwa kementerian ini perlu melakukan evaluasi serius dalam menjalankan tugasnya.
Dengan berbagai persoalan ini, wacana perombakan kabinet menjadi semakin relevan. Jika sejumlah menteri tidak mampu menunjukkan kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat, maka Presiden Prabowo diharapkan segera mengambil tindakan tegas untuk mengganti mereka dengan figur yang lebih kompeten dan memiliki visi yang jelas.
Reshuffle bukan sekadar persoalan politik, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lebih efektif demi kepentingan rakyat.***
