Di balik nama besar MDLN, ada Keluarga Honoris yang memegang kendali. Luntungan Honoris duduk sebagai Komisaris Utama, sementara anaknya, William Honoris, menjabat sebagai Direktur Utama.
Yang mengejutkan, ternyata ada satu nama lagi dari keluarga ini yang punya peran penting Charles Honoris, adiknya, William, yang ternyata adalah anggota DPR RI.
Dia tidak hanya menjabat satu periode, tapi dua periode berturut-turut dari tahun 2014 hingga sekarang.
Selama ini masyarakat sibuk menunjuk pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas polemik pagar laut ini.
Tapi faktanya berbicara lain. Ternyata dibalik semua ini ada jaringan bisnis dan politik yang saling berkelindan.
Charles Honoris, sang politisi PDIP, menjadi bukti nyata betapa tidak terjangkaunya hubungan antara kepentingan bisnis keluarganya dengan kekuasaan politik.
Temuan ini membuka mata kita semua jika kasus pagar laut yang viral ini bukan sekedar masalah perizinan biasa.
Ini adalah potret nyata bagaimana bisnis dan politik di Indonesia saling bersinggungan, bahkan terkadang sulit untuk dipisahkan.
Ketika seorang anggota DPR mempunyai hubungan langsung dengan perusahaan yang terlibat dalam kasus seperti ini, wajar jika muncul pertanyaan tentang benturan kepentingan.
Kasus ini seharusnya menjadi pelajaran berharga. Kita perlu lebih jeli melihat apa yang terjadi di balik setiap kebijakan dan izin yang dikeluarkan.
Ketika bisnis dan politik bercampur seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya masalah hukum, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang ada.
Jadi, saat kita berbicara soal pagar laut ini, yang kita hadapi bukan hanya soal pagar fisik di tengah laut.
Ini adalah cermin yang memantulkan wajah asli tata kelola sumber daya alam kita. Dan sepertinya, cermin ini menunjukkan bahwa masih banyak PR yang harus diselesaikan demi masa depan yang lebih baik. ***
