GENMUSLIM.id – Menteri Kemendikdasmen dan Menteri KemenPPPA melakukan pertemuan untuk membicarakan kolaborasi kedua kementerian ini.
Dikutip GENMUSLIM dari Instagram Arifah Fauzi pada Jumat, 3 Januari 2025, ia mengunggah pertemuan dengan Mendikdasmen dalam akun instagram pribadinya sebagai berikut ini:
“Siang ini (2/1) saya beserta jajaran @kemenpppa bertemu dengan Bapak Mendikdasmen (@abe_mukti) Prof. Abdul Mu’ti untuk membahas isu dan program strategis yang dapat kami kerjakan sepanjang tahun 2025.
Dengan semangat kolaborasi kami yakin Kemen PPPA dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki potensi besar untuk menciptakan kebijakan dan program inovatif, seperti Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Ruang Bersama Indonesia, yang manfaatnya dapat dirasakan hingga ke masyarakat paling bawah.”
Dikutip GENMUSLIM dari Instagram Kemendikdasmen pada Jumat, 3 Januari 2025, Abdul Mu’ti menyambut hangat kedatangan Menteri KemenPPPA di Kantor Kemendikdasmen Jakarta pada Kamis, 2 Januari 2025.
KemenPPPA mengajak Kemendikdasmen untuk berkolaborasi dalam implementasi program Ruang Bersama Indonesia.
Menteri PPPA Arifah Fauzi turut memiliki fokus kepada kekerasan anak di lingkungan sekolah. Ia berharap anak-anak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami mereka melalui guru, duta anti kekerasan di sekolah, dan call center yang disediakan KemenPPPA.
Ruang Bersama Indonesia
Ruang Bersama Indonesia merupakan wadah untuk ruang kebersamaan, gotong royong, edukasi, dan berkegiatan, dikutip Genmuslim.id dari KemenPPPA pada Jumat, 3 Januari 2025.
Baca Juga: Parenting Anak Berkebutuhan Khusus Harus Bisa Bedakan 12 Jenis ABK Menurut KemenPPPA Ini, Apa Saja?
“Kemen PPPA sudah meluncurkan Ruang Bersama Indonesia yang diharapkan dapat menjadi sebuah wadah. Pemerintah menyediakan wadah atau platform untuk ruang kebersamaan, gotong-royong, edukasi, dan berkegiatan. Kami mengharapkan kerja samanya, kita bahu-membahu, bergotong-royong, dan bekerja sama dalam mengedukasi perempuan untuk bisa berkata “tidak” ketika hak mereka terenggut,” ujar Wamen PPPA, Veronica Tan, dalam Seminar Nasional “Memperkuat Otoritas Negara dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak: Pemotongan dan Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP)/Sunat Perempuan dan Perkawinan Anak”, di Jakarta.
Wamen PPPA menegaskan Pemerintah Indonesia juga memiliki berbagai payung hukum untuk memperkuat upaya perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang (UU) Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Wamen PPPA menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah.
