Semua itu menambah alasan bagi publik untuk mempertanyakan kelayakan Gus Miftah untuk tetap memegang jabatan penting di pemerintahan, khususnya sebagai utusan khusus Presiden.
Menanggapi hal ini, sejumlah masyarakat merasa perlu untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui petisi-petisi yang beredar.
Setidaknya terdapat tujuh petisi yang meminta agar Gus Miftah dicopot dari jabatannya. Petisi ini mencerminkan keresahan publik yang berharap pejabat negara mampu menjaga sikap dan perilaku mereka, terutama dalam interaksi dengan masyarakat.
Penyebaran petisi ini mengindikasikan betapa seriusnya publik menanggapi kejadian tersebut.
Masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat memberikan contoh positif, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga perilaku yang mengedepankan rasa hormat dan kebijaksanaan, terlebih ketika seseorang memegang jabatan yang memiliki pengaruh besar seperti Gus Miftah.
Dengan adanya petisi ini, dapat dilihat bahwa banyak orang berharap ada perubahan yang lebih baik dalam cara pejabat negara bertindak dan berbicara di depan publik.
Tindakan yang tidak mencerminkan moral dan etika yang tinggi, terutama bagi seorang pemuka agama, memicu banyak pertanyaan dan ketidakpuasan dari masyarakat.
Pada akhirnya, tindakan masyarakat melalui petisi ini bukan hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga sebagai bentuk harapan agar pemerintah dapat lebih selektif dalam memilih pejabat yang akan menjalankan tugasnya.
Masyarakat ingin pemimpin yang mampu menjaga martabat dan memberikan contoh baik, tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga dalam setiap tindakan mereka. ***
