GENMUSLIM.id - Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, isu kesejahteraan perangkat desa, termasuk kepala desa, menjadi salah satu fokus perhatian.
Andi Iwan Darmawan Aras, Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Partai Gerindra, mengungkapkan pentingnya meningkatkan gaji kepala desa yang dinilai masih berada di bawah standar.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan perangkat desa berperan penting dalam mendorong pembangunan di tingkat akar rumput.
Dilansir GENMUSLIM dari gerindra.id, pada Kamis, 5 Desember 2024. Inilah yang menjadi sorotan kabinet prabowo Andi Iwan Darmawan Aras terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan dana gaji kepala desa.
Menurut Andi Iwan, rendahnya gaji kepala desa menjadi salah satu penghambat dalam melaksanakan tugas secara optimal.
Kepala desa tidak hanya bertanggung jawab atas administrasi desa, tetapi juga memainkan peran penting dalam implementasi program pembangunan.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar pemerintah bersama kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, mengkaji ulang besaran gaji kepala desa agar lebih layak dan sesuai dengan beban tugas yang diemban.
Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komite V DPR RI (Raker) dengan sejumlah menteri termasuk Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tertinggal Jandri Susanto.
“Saya membaca di berita bahwa gaji kepala desa dan perangkat desa sebenarnya cukup positif. Namun, jika kita meminta kepala desa dan perangkat desa untuk bekerja lebih baik lagi, saya sedikit khawatir dengan gaji mereka.”
“Mengapa? Itu di bawah upah minimum, kalau tidak salah ingat, hanya sekitar Rp2 juta lebih,” kata Andi Ivan Darmawan Aras saat rapat kerja di Senayan, Selasa (12 Maret 2024).
“Kalau UMR rata-rata di seluruh Indonesia berkisar Rp3 Juta lebih, ini memberi ruang bagi mereka untuk tergoda melakukan hal-hal seksual,” tambahnya.
Ketua Gerindra Sulsel juga mengutip pepatah ‘mati tikus di lumbung padi.’ Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan keadaan dimana suatu daerah atau negara kaya dan makmur, namun tidak memiliki kekayaan yang dapat dinikmati warganya.
