GENMUSLIM.id – Berbagai civitas akademik di Indonesia berbondong-bondong memberikan petisi dan juga sebagai kritik kepada presiden Joko Widodo.
Dalam petisi tersebut para civitas akademik menyerukan untuk menjaga netralitas presiden dalam menyambut demokrasi di Indonesia.
Para civitas akademik di berbagai perguruan tinggi menyoroti terkait etika dan juga keterlibatan pejabat public dalam kampanye politik, khususnya Presiden joko Widodo.
“Seruan moral ini, mudah-mudahan negara ini bisa dikelola baik, menempatkan hukum sebagai supremasi, kemudian menggunakan etika yang bermartabat dan sebagainya. Itu semua sudah ada di undang-undang dasar 1945 dan juga Pancasila, tinggal bagaimana untuk menjalankannya.” Seru ganjar Kurnia, Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran.
Civitas akademik Universitas Padjajaran, Bandung juga menyoroti kondisi sosial, politik, dan ekonomi serta merosotnya demokrasi diera kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Baca Juga: Mahfud MD Resmi Mengundurkan Diri dari Menkopolhukam, Jokowi: Ya Kemarin Sudah Menyampaikan
Civitas akademik Universitas Padjadjaran juga meminta presiden Joko Widodo dan juga elit politik untuk menjunjung etika dan norma hukum dalam demokrasi, dengan landasan Pancasila dan undang-undang 1945.
Selain itu jajaran guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga menyerukan pesan dan himbauan moral terhadap presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara untuk kembali ke jalur yang benar.
Pernyataan jajaran guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disampaikan ditengah indikasi kecenderungan negara yang ingin mempertahankan kekuasaan dan rakyat yang menjadi korban oligarki.
“Kami mendesak presiden republic indonesia untuk menjalankan peran dan konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara guna mewujudkan pemilu 2024 yang jujur dan adil. Penggunaan fasilitas negara dan segala kewenangan merupakan pelanggaran konstitusi yang serius,” Seru Akhif Khilmiyah, anggota dewan guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Baca Juga: Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi: Begini Tanggapan Sandiaga Uno Beserta Pertimbangannya
Akhif Khilmiyah juga menyerukan kepada aparat penegak hukum baik polisi, kejaksaan, maupun birokrasi untuk bersikap netral dalam kontestasi demokrasi 2024 guna terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.
Sementara itu Universitas Gadjah Mada sebagai yang pertama kali melakukan kritik kepada Presiden Joko Widodo dalam petisi Bulaksumur, menyerukan tanda menurunya demokrasi di Indonesia.
“Melalui petisi ini, kami segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada, meminta, mendesak, dan mengutuk segala aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik di belakang presiden untuk segera kembali kepada koridor demokrasi.” Koentjoro, guru besar psikologi Universitas Gadjah Mada
