Episode Baru Drama Politik Keluarga Jokowi, Pengamat Politik: Bukti Nyata Bahwa Kekuasaan itu Melenakan

Photo Author
- Rabu, 8 November 2023 | 20:02 WIB
Keluarga Presiden Jokowi ((Foto: GENMUSLIM.id/dok: Nova))
Keluarga Presiden Jokowi ((Foto: GENMUSLIM.id/dok: Nova))

GENMUSLIM.id – Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menilai bahwa keluarga Presiden Jokowi sudah terlena dengan kekuasaan.

Tentu saja, penilaian Ridho Al Hamdi ini bermula dari tetap melenggangnya Gibran Rakabuming Raka; putra sulung Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

“Sebenernya ini menunjukkan preseden. Pertama, Jokowi sekeluarga terlalu terlena, karena mereka jadi walikota, gubernur, presiden 2 periode. Memang kekuasaan itu melenakan, meninabobokan,” katanya saat dihubungi, Rabu, 8 November 2023.

Baca Juga: Imbas Manuver Politik Dinasti ala Jokowi, Adi Prayitno: Fix Ditinggal Kawan Lama, tapi Fix Dapat Kawan Baru

Padahal sebelumnya ‘Drama politik’ keluarga Presiden Jokowi memasuki babak baru usai Hakim MK, Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena dinilai melakukan pelanggaran kode etik.

Dikutip GENMUSLIM dari berbagai sumber, Rabu, 8 November 2023 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Hakim MK, Anwar Usman dinilai bersalah.

Namun, Koalisi Indonesia Maju menegaskan tetap akan mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres.

Tak mungkin rasanya bila kubu Koalisi Indonesia Maju tidak mengetahui putusan MKMK yang menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses pengambilan putusan MK yang memberikan karpet merah kandidasi Gibran Rakabuming Raka.

Ridho Al Hamdi mengatakan bahwa Jokowi yang awalnya dianggap sebagai harapan baru di Pilpres 2014, tetapi justru di akhir jabatannya malah berubah seolah menjadi bangsawan baru.

Baca Juga: Pakar Politik Nasional Sebut Politik Dinasti Rusak Demokrasi Indonesia, Sindiran Untuk Gibran Rakabuming Raka?

“Ini artinya moral pemimpin kita itu tidak mencerminkan wajah ketimuran kita yang penuh etika,” tandasnya.

Untuk itulah, menurut Ridho Al Hamdi, rakyat perlu mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi pada jalan semestinya.

“Secara hukum memang tidak melanggar, memang satu-satunya cara bagi warga negara menghukum atas mereka yang menikmati dari putusan MK tersebut,” pungkasnya.

Elektabilitas Prabowo-Gibran Kian Tergerus

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Muhammad Reza Nurcholis, S.Si

Sumber: Liputan khusus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

Terpopuler

X