GENMUSLIM.id- Warga masyarakat Melayu di pulau Rempang Batam saat ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, karena ada wacana relokasi tempat tinggal mereka sebagai langkah awal investasi pembangunan Rempang Eco-City di lokasi tersebut.
Investasi pembangunan Rempang Eco-City di Pulau Rempang tersebut menuntut masyarakat Melayu yang ada di sana agar bersedia relokasi atau berpindah tempat tinggal yang sudah di siapkan oleh pemerintah.
Di kutip GENMUSLIM dari akun Instagram @argumen_id pada Jum'at, 15 September 2024, Masyarakat Melayu di Pulau Rempang menolak untuk relokasi tempat tinggal karena adanya program investasi pembangunan yang di buat pemerintah.
Seorang perwakilan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, bernama Suwardi dengan tegas menyuarakan penolakan bersama dengan warga terhadap relokasi mereka dari tempat tinggal.
Hal ini mereka lakukan walaupun berada dalam bayang-bayang isu konflik lahan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN).
Tekad kuat warga untuk mempertahankan tempat tinggal adalah alasan mendasar dalam penolakan ini, tidak peduli seberapa besar kompensasi yang akan mereka terima.
Suwardi mengungkapkan semangat perlawanan warga, dengan perbandingan bahwa mereka lebih memilih berdiri tegak dan berjuang daripada hidup dalam ketergantungan.
Bagi masyarakat Melayu pulau Rempang, menjaga kedaulatan tanah air mereka adalah prioritas utama.
Adapun penolakan warga ini tidak hanya berkaitan dengan masalah ganti-rugi rumah.
Suwardi menjelaskan bahwa rencana relokasi ini menyangkut nilai sejarah kampung mereka yang telah ada selama berabad-abad.
Mereka mempercayai bahwa menerima tawaran kompensasi tidak akan menjaga martabat dan sejarah kampung mereka yang sangat berharga.
Suwardi beserta masyarakat Melayu Pulau Rempang mengecam tindakan pemerintah dan BP Batam yang dianggap memaksakan rencana pembangunan Rempang Eco-City di lokasi tersebut.
Menurut mereka, pemerintah tidak mempertimbangkan suara masyarakat dan terlalu terburu-buru dalam melaksanakan proyek tersebut.
Di ketahui sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil telah mengecam tindakan keras yang dilakukan oleh aparat gabungan terhadap warga Pulau Rempang yang menentang relokasi.
Mereka menyatakan bahwa beberapa warga ditangkap, banyak yang terluka, termasuk anak-anak yang mengalami trauma akibat tindakan tersebut.
Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi, menilai bahwa pembangunan Rempang Eco City sejak awal tidak melibatkan partisipasi masyarakat adat 16 Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang yang telah ada sejak tahun 1834.
Karena hal tersebut, maka penolakan warga terhadap relokasi adalah wajar.
Koalisi Masyarakat Sipil berharap agar Presiden mengambil sikap dan tindakan tegas untuk membatalkan program ini.
Karena menurut mereka hal ini dapat menghilangkan hak atas tanah dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang.***
Sobat Genmuslim yang baik hatinya, ingin mendapat berita update setiap hari dari Genmuslim.id? Ayo gabung di Grup Telegram "GENMUSLIM NEWS", caranya klik link https://t.me/genmuslimnews, kemudian join. Langkah pertama install aplikasi Telegram di Ponsel.
