GENMUSLIM.id - Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh pada hari Sabtu meminta KTT Uni Afrika untuk mendorong penghentian perang di Jalur Gaza dan menghentikan permukiman Israel di Tepi Barat.
Mohammad Shtayyeh mendorong kebebasan rakyat Gaza Palestina melalui jalur diplomasi dalam kesempatan tersebut.
Mohammad Shtayyeh menilai Tentara Pendudukan dinilai sudah sangat keterlaluan dengan melakukan penyerangan di Gaza kepada warga sipil dan fasilitas kesehatan secara massif.
Mohammad Shtayyeh menyerukan dengan lantang terkait kebebasan warga gaza dan atas hak kemerdekaan palestina.
"Biarkan suara Afrika dan suara persatuan Anda menjadi keras untuk kebebasan Palestina dan hak rakyatnya untuk menentukan nasib sendiri dan perwujudan negara Palestina dan pengakuannya sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata Mohammad Shtayyeh dalam pidatonya di KTT yang diadakan di ibukota Ethiopia, Addis Ababa.
Perdana menteri meminta Uni Afrika untuk menuntut diakhirinya "agresi terhadap rakyat Palestina, terutama apa yang terjadi sekarang di Rafah."
"Israel adalah negara apartheid dan negara diskriminasi rasial dalam hukum dan praktik," katanya.
"Israel membunuh karena balas dendam, setelah 134 hari agresi, dan ingin terus membunuh selama mungkin untuk melayani posisi (Benjamin) Netanyahu sebagai perdana menteri, ini tidak boleh diizinkan," katanya.
Dia juga menyerukan "memboikot produk pemukiman dan lembaga pemukiman dan pemukim," memuji negara-negara yang menempatkan beberapa pemukim dalam daftar "teroris".
Israel telah menggempur Jalur Gaza sejak serangan Hamas 7 Oktober. Serangan Israel berikutnya telah menewaskan sedikitnya 28.858, melukai lebih dari 68.677 lainnya, dan menyebabkan kehancuran massal dan kekurangan kebutuhan.
Kurang dari 1.200 warga Israel diyakini tewas dalam serangan Hamas.
Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Sebuah keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza.***