- Anggaran baru: Rp1,842 miliar
Langkah Kemendikdasmen
Suharti menekankan bahwa Kemendikdasmen akan berupaya memastikan pemilihan sasaran dilakukan dengan tepat, meskipun efisiensi anggaran berdampak luas.
Hal ini mendapat perhatian dari anggota Komisi X DPR RI.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, menyoroti pentingnya pendidikan vokasi karena berperan dalam membekali lulusan dengan keterampilan yang relevan untuk masa depan.
"Pendidikan vokasi itu penting untuk mendapat perhatian, karenanya memang harus dicermati dengan luar biasa," ucap Hanifa.
"Mereka perlu keterampilan yang dipakai untuk di masa depan untuk membuat mereka mandiri dan tidak menjadi beban negara. Berarti kan harus ada keterampilan yang diberikan," tambahnya.
Namun, beberapa program penting justru mengalami pemangkasan, seperti pendidikan dan pelatihan bagi pendidik vokasi serta sertifikasi kompetensi siswa SMK yang bahkan dihapus.
"Dukungan terhadap program prioritas seperti bimtek, sosialisasi, peningkatan kapasitas termasuk monev kami kurangi sangat banyak sebagai arahan Bapak Presiden untuk mengurangi kegiatan-kegiatan tersebut," jelas Suharti.
"Apalagi dicantumkan juga perjadin (perjalanan dinas) harus dikurangi bahkan kurang dari 50%. Jadi memang sangat berat," imbuhnya lagi.
Kerja Sama Kemnaker
Sebagai langkah alternatif, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memfasilitasi pelatihan bagi guru dan siswa SMK di Balai Latihan Kerja (BLK).
"Untuk vokasi kami sampaikan bahwa kami sudah ada pembicaraan dengan Menteri Tenaga Kerja untuk nanti pelatihan-pelatihan guru SMK itu diselenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja," jelas Mu'ti.