Pentingnya kebijakan ini juga terletak pada upaya untuk memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, yang akan mendapatkan prioritas di jalur afirmasi.
Abdul Muti menjelaskan bahwa jalur mutasi akan digunakan bagi anak-anak yang berpindah daerah karena tugas orang tua, serta untuk guru yang mengajar di sekolah tertentu.
Dengan adanya perubahan tersebut, Abdul Muti berharap sistem PPDB 2025 dapat berjalan lebih adil dan efisien, serta memberikan transparansi lebih kepada masyarakat terkait daya tampung dan akreditasi sekolah.
Lebih lanjut, Abdul Muti menyampaikan bahwa perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Presiden Indonesia dan sudah dibahas dengan berbagai pihak, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan Menko PMK.
Bahkan, pada hari berikutnya, Abdul Muti akan melanjutkan pembicaraan dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat mendukung pelaksanaan kebijakan ini dengan baik.
Abdul Muti juga menambahkan bahwa dalam upaya memperbaiki sistem PPDB ini, akan ada evaluasi dan pemantauan yang lebih ketat agar kebijakan yang ditetapkan dapat benar-benar berjalan sesuai dengan harapan.
Diharapkan dengan adanya pembaruan sistem PPDB ini, proses penerimaan murid baru di tahun 2025 akan lebih transparan, adil, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh siswa di Indonesia, tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi mereka.
Abdul Muti mengajak semua pihak untuk mendukung perubahan ini agar tujuan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat tercapai.***