nasional

Tak Hanya Potong Anggaran, DPR Desak Menkeu Purbaya Pertajam Program di Kementerian Lain

Minggu, 30 November 2025 | 11:58 WIB
Menkeu Purbaya jawab desakan DPR soal kewenangan Kemenkeu pada kementerian lain (Foto: GENMUSLIM.id/dok: Instagram @menkeuri)

GENMUSLIM.id - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit mengkritisi wewenang yang dimiliki Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada kementerian lain.

Dolfie menyinggung tentang tugas Menteri Keuangan (Menkeu) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

“Menkeu diberi kuasa oleh Presiden di dalam menentukan kebijakan-kebijakan fiskal, termasuk logical framework dari program-program kementerian dan lembaga,” ujar Dolfie dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 28 Nevember 2025.

DPR Desak Menkeu Pertajam Awasi Program Kementerian Lain untuk Pertumbuhan Ekonomi

Dolfie menambahkan Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa memotong anggaran, sebaiknya juga diimbangi dengan penajaman program.

Baca Juga: Dukung Kebijakan Menkeu Purbaya soal Larangan Impor Baju Bekas, Anthony Budiawan Singgung Soal Matinya Industri Lokal

“Kalau sektor-sektor (pertanian, pertambangan dll) tidak disentuh Pak Menteri, tugas siapa? Kalau kita hitung sektor-sektor itu, 75 persen ada pengampunya di kementerian,” ucap Dolfie.

“Pertanian di Kementerian Pertanian, pertambangan ada kementeriannya, industri ada kementerian nya. Kalau kementerian ini tidak hanya membelanjakan APBN saja, ya nggak akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Pak Menteri,” jelasnya.

Menurutnya, akan berbeda jika kementerian membuat kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah di setiap sektor.

“Sektor-sektor lain, kementerian yang lain didorong untuk ada kebijakan yang bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi, kalau tidak konsumsinya segitu terus,” imbuhnya.

“Pernah jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa program-program kementerian dan lembaga itu tidak memenuhi aspek logical framework dari mencapai sasaran anggaran,” lanjutnya.

Baca Juga: Buntut Skandal Baju Impor Ilegal Rp4 M: Menkeu Purbaya Ogah Legalkan Thrifting, Menteri UMKM Alihkan Jual Produk Lokal

Menkeu Purbaya: Seharusnya Memang Bisa Mengontrol

Hadir di rapat yang sama, Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya pun setuju dengan gagasan yang diberikan Dolfie.

“Saya pikir juga tadinya saya boleh begitu, tapi kan waktu saya gitu banyak yang ribut. Tapi, kalau ditegaskan lagi seperti ini saya akan lihat lagi nanti. Terima kasih dukungannya, Pak,” ucap Purbaya.

Halaman:

Tags

Terkini