Lebih dari 1.902 rumah serta 1.902 kepala keluarga terdampak. Material longsor menutup sejumlah titik jalan dan menghambat distribusi bantuan.
Abdul memastikan, BPBD masih menyalurkan permakanan sambil membersihkan akses.
“BPBD bersama tim gabungan masih melakukan pembersihan material longsor serta menyalurkan bantuan permakanan bagi warga terdampak,” tegas Abdul.
DPR Soroti Dampak Terputusnya Logistik
Secara terpisah, Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemulihan infrastruktur dilakukan segera dengan membangun kembali dengan standar lebih tahan bencana.
Puan menyoroti dampak terputusnya akses logistik yang ikut menahan aktivitas sekolah, petani, dan pelaku UMKM.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Berjanji Bantu Anak-Anak Korban Longsor: Saya Akan Jadi Ayah Asuh Mereka
“Segera relokasi sementara sekolah dan jalur alternatif logistik, agar pemulihan pendidikan dan ekonomi tidak tertunda,” kata Puan Maharani dalam pernyataan resminya, pada Rabu, 26 November 2025.
Ketua DPR RI itu menambahkan, bantuan ekonomi harus masuk cepat, karena sekolah dan ekonomi bergantung pada akses transportasi.
“Sekali jalan terputus, sekolah tak bisa diakses, petani dan UMKM tak bisa angkut hasil,” ujar Puan.
Di sisi lain, DPR RI berjanji mengawal pemulihan hingga tanggap darurat selesai.
“DPR akan mengawal setiap meter jalan, setiap anak kembali ke sekolah, setiap petani bisa angkut lagi hasil panen,” tandas Puan.
Kondisi Warga dan Risiko Lanjutan
Bencana banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan, membuat banyak desa rawan terdampak susulan, terutama di wilayah lereng dan daerah aliran sungai.
Hingga kini, pemerintah daerah melalui BPBD masih memperbarui data kerusakan dan kebutuhan mendesak.
Selain kebutuhan logistik, warga memerlukan perbaikan akses air bersih, penerangan, dan rute darat alternatif untuk distribusi ekonomi.***