nasional

Wacana Redenominasi Rupiah Kembali Digaungkan Menkeu Purbaya, Harris Turino: Harus Perkuat Kerangka Hukumnya!

Senin, 10 November 2025 | 12:38 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, tanggapi rencana Menkeu Purbaya untuk redenominasi rupiah (Foto: GENMUSLIM.id/dok: Instagram @harristurino)

GENMUSLIM.id - Wacana redenominasi rupiah 1.000:1 yang kembali disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menempatkan Indonesia pada persimpangan kebijakan yang tidak sederhana.

Di satu sisi, pemerintah menargetkan kerangka regulasi redenominasi rampung sekitar 2026–2027 dan di sisi lain, implementasinya menuntut kesiapan fiskal, moneter, teknis, dan psikologis masyarakat yang tidak bisa setengah hati.

Sebagai Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan negara, Harris Turino memandang bahwa keberhasilan redenominasi rupiah ditentukan bukan oleh banyaknya nol yang dihapus, melainkan oleh seberapa kuat fondasi makro dan seberapa disiplin proses transisinya.

Secara makro, Indonesia memang sedang berada pada lingkungan yang relatif kondusif.

Baca Juga: Usai Menkeu Purbaya Optimis Kejar Target Pajak Rp2.189 Triliun, Lihat Lagi soal Pungutan PPh ke Toko Online

Inflasi IHK per Oktober 2025 berada di 2,86% (yoy), dalam rentang yang aman untuk kebijakan yang sangat sensitif secara psikologis.

Bank Indonesia juga menegaskan bahwa stabilitas harga terjaga. Proyeksi IMF menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025–2026 pada kisaran moderat, sekitar 4,9%, sementara inflasi diperkirakan tetap rendah.

Rasio utang pemerintah sekitar 40% PDB, masih jauh dari batas risiko internasional, walaupun DSRnya juga sudah mencapai kisaran 40%.

Kondisi ini menyediakan ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan redenominasi tanpa tekanan makro yang ekstrem.

Menilik Pengalaman Negara Lain: Stabilitas Jangka Pendek Saja Belum Cukup

Turki berhasil memangkas enam nol pada 2005 karena proses stabilisasi inflasinya kuat, kredibilitas otoritas moneter tinggi, dan transisi dilakukan bertahap melalui mata uang sementara (YTL) sebelum kembali ke TL.

Romania dan Ghana menunjukkan bahwa edukasi publik yang intensif dan masa harga ganda yang cukup panjang mencegah kekacauan persepsi harga.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Menkeu Purbaya Soal Penyesuaian Anggaran Daerah, Sebut Bertentangan dengan Prinsip Keadilan Sosial

Sebaliknya, Zimbabwe membuktikan bahwa redenominasi tanpa disiplin fiskal, tanpa stabilisasi inflasi, dan tanpa kepercayaan publik hanya menimbulkan krisis berulang.

Kesimpulan internasionalnya jelas, yaitu redenominasi bukan obat masalah fiskal atau inflasi, tetapi hanya berhasil ketika penyakit dasarnya sudah sembuh.

Halaman:

Tags

Terkini