Polri Turun Tangan
Di lain pihak, kasus keracunan massal ini juga mendapat perhatian aparat penegak hukum.
Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri ikut melakukan asistensi agar penyelidikan di tingkat Polda dan Polres lebih terarah.
“Untuk MBG yang keracunan itu ditangani Polda masing-masing. Kita melakukan asistensi proses penanganannya supaya bisa dapatkan fakta untuk keamanan pangan,” kata Helfi Assegaf selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri dalam pernyataan resminya di Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.
Baca Juga: BGN Tanggapi Isu 5.000 SPPG Fiktif: Ungkap Proses Verifikasi hingga Kebijakan Roll Back Dapur MBG
Sorotan DPR dan Badan Gizi Nasional
Di Senayan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sempat meminta aparat hukum mengusut tuntas kasus keracunan massal tersebut agar publik tahu tentang persoalan yang bisa jadi karena murni kelalaian oknum tertentu.
“Kita juga meminta kepada APH untuk ikut melakukan investigasi lapangan untuk membedakan mana yang benar-benar keracunan, mana kelalaian, dan mana yang mungkin sengaja,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 25 September 2025.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) kini telah membentuk tim khusus guna memberikan second opinion.
Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut langkah ini penting untuk meredam isu tak berdasar ihwal peristiwa keracunan massal imbas MBG yang baru-baru ini marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami membentuk tim khusus agar masyarakat mendapat penjelasan awal yang kredibel tanpa mengganggu otoritas BPOM,” ujar Dadan saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Senin, 22 September 2025.
Daftar Panjang KLB di Berbagai Daerah
Kasus Sumedang hanya satu dari puluhan KLB keracunan MBG di seluruh Indonesia. Hingga 22 September 2025, BGN mencatat 45 KLB dengan 4.711 korban.
Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bahkan lebih tinggi, yakni 6.452 korban. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, dengan catatan angka menembus 2.000 korban.
Dalam kesempatan berbeda, Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail sudah menutup tiga dapur MBG yang terindikasi bermasalah di wilayahnya.
“Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja. Jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur lain yang sudah bekerja dengan baik,” sebut Jeje di Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa, 23 September 2025.
Baca Juga: PPATK Gandeng BGN Awasi Transaksi Mencurigakan di Program Makan Bergizi Gratis