GENMUSLIM.id - Belum ada satu bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa sudah melakukan gebrakan dalam mengelola keuangan atau dana pemerintah RI.
Terkini salah satu langkah Yudhi, yaitu menggelontorkan dana pemerintah sebanyak Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI).
Bukan tanpa sebab, dana besar itu selanjutnya disalurkan ke Bank Himpunan Milik Negara (Himbara) untuk mendorong perekonomian RI.
"Ini kita kirim ke lima bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Jadi dananya akan kita kirim. sudah saya setuju tadi pagi. Jadi saya pastikan dana tersebut akan masuk ke sistem perbankan hari ini," tegas Purbaya kepada awak media di Jakarta, pada Sabtu, 13 September 2025.
Berkaca dari hal itu, publik kini menyoroti langkah kebijakan cepat yang dilakukan Menkeu Purbaya usai dirinya menggantikan Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih.
1. Rezim Ibu vs Bapak
Dalam kesempatan berbeda, langkah Purbaya dalam menggelontorkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara disoroti mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad dalam siniar podcast YouTube pribadinya 'SPEAK UP' yang ditayangkan pada Kamis, 18 September 2025.
"Sekarang ada kebijakan, orang terkaget-kaget mungkin, katanya (Purbaya) untuk mengatasi krisis ekonomi ini, mungkin kita perlu menarik duit Rp200 triliun dari Bank Indonesia yang selama ini diparkir (mengendap)," ujar Abraham.
"Dana Rp200 triliun ini juga katanya bisa dijadikan kredit untuk mendanai UMKM dan sebagainya," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama Abraham lalu menanyakan langkah Menkeu Purbaya itu kepada Ekonom Senior, Yanwar Rizky.
"Ada hal yang cukup menarik dalam pembahasan publik, yakni rezim ibu-ibu dan rezim bapak-bapak," ungkap Yanwar.
Baca Juga: Perjalanan Purbaya Yudhi Sadewa: dari Schlumberger ke Kursi Menteri Keuangan
2. Ibu Hati-hati, Bapak Ancam di Belakang
Dalam pernyataannya, Yanwar lalu membeberkan pandangannya terkait fenomena sebagian publik dalam membandingkan gaya Menkeu Purbaya dengan Menkeu Sri Mulyani.
Pertama, Yanwar menyebut rezim ibu-ibu mencuatkan kemungkinan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi.