GENMUSLIM.id - Nama Purbaya Yudhi Sadewa belakang menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.
Pria yang sebelumnya menduduki kursi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu dilantik oleh Presiden Prabowo pada Senin 8 September 2025 lalu.
Belum lama setelah dilantik, Purbaya langsung membuat beberapa gebrakan baru yang membuat namanya makin disorot.
Salah satu rencana kebijakan yang kemudian menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia adalah pemindahan uang kas negara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp200 triliun.
Baca Juga: 3 Poin Target Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa untuk Jalankan Roda Ekonomi RI: PDB Tumbuh, Pajak Moncer
Selain kebijakan tersebut, sosok Purbaya juga memiliki gaya komunikasi yang blak-blakan hingga muncul julukan sebagai 'koboi' yang membuat dirinya semakin menjadi sorotan publik.
Lantas, apa saja gebrakan anyar dari bendahara negara yang baru ini? Berikut adalah beberapa rencana hingga kebijakan yang diambil setelah Purbaya Yudhi Sadewa mengemban tugas sebagai Menteri Keuangan:
1. Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen
Dibarengi dengan menguatnya tuntutan 17 plus 8 ketika ia dilantik, Purbaya langsung bicara soal target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut sejalan dengan Presiden Prabowo, yaitu 8 persen.
Menkeu baru itu menyebut tuntutan 17 plus 8 itu akan hilang dengan sendirinya ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angka 6 persen.
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah akan membuat fiskal punya daya dorong yang optimal untuk perekonomian Indonesia.
"Tuntutan itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo," ucap Purbaya kepada wartawan usai dilantik pada Senin 8 September 2025.
"Saya buat fiskalnya sehat, tapi kalau enggak dibelanjakan juga ekonominya enggak jalan, runtuh juga nanti ekonominya. Jadi fiskalnya sehat, tapi kita pastikan enggak mengganggu sistem keuangan dan belanjanya bisa optimal,” imbuhnya.
Terbaru, pria kelahiran Bogor tersebut menyatakan bahwa target itu dapat dicapai jika pemerintah bisa mengelola potensi ekonomi dari permintaan domestik.
