GENMUSLIM.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun yang diterapkan tahun ini tidak akan berdampak pada pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.
Pernyataan ini disampaikan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Jumat, 14 Februari 2025, sebagai respons terhadap kekhawatiran mengenai pemangkasan hak keuangan para aparatur sipil negara.
"Belanja gaji tidak dilakukan efisiensi tapi belanja barang dan barang modal dilakukan penelitian sangat tajam untuk efiensi termasuk Perjadin, ATK, seremonial dan peringatan," ungkap Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI pada Kamis 13 Februari 2025.
Baca Juga: Presiden Erdogan Sampaikan Komitmen Turki Dukung Pembangunan IKN, Libatkan Perusahaan Kelas Dunia
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat fungsi utama Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara.
Menurutnya, langkah penghematan ini dirancang agar tidak mengganggu kinerja institusi dalam menjalankan tugas strategisnya, termasuk dalam mengelola keuangan negara dan memastikan stabilitas fiskal.
"Kemenkeu punya peran penting untuk kumpulkan penerimaan negara sehingga untuk bisa lakukan tugas-tugas penting seperti penerimaan negara, patroli tetap kita dukung, tapi tetap dihitung secara presisi dan efisien," ungkapnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa sistem yang diterapkan Kementerian Keuangan saat ini, seperti Indonesia National Single Window (INSW), sistem inti administrasi perpajakan (Coretax), dan Customs Excise Information System and Automation (CEISA), akan tetap beroperasi tanpa terpengaruh oleh kebijakan efisiensi anggaran.
Baca Juga: Pelajar Bogor Antusias Sambut Presiden Erdogan di Istana Bogor: Kebanggaan yang Tak Terlupakan!
Meskipun demikian, ia memastikan bahwa pihaknya tetap melakukan evaluasi anggaran secara rinci dan akurat untuk memastikan penghematan dilakukan tanpa mengganggu operasional utama.
Adapun pos anggaran yang akan mengalami pemangkasan mencakup belanja alat tulis kantor (ATK), penyelenggaraan seminar, bimbingan teknis (Bimtek), pendidikan dan pelatihan (Diklat), kegiatan seremonial, serta perjalanan dinas (Perjadin).
Sri Mulyani bahkan menegaskan bahwa kegiatan seremonial akan dihapus sepenuhnya, termasuk pengeluaran untuk percetakan, suvenir, spanduk, dan konsumsi rapat.
Selain itu, seluruh pelatihan dan bimbingan teknis akan dialihkan ke format daring atau dilakukan secara luring dengan efisiensi yang lebih tinggi.
Melalui kebijakan ini, efisiensi belanja untuk kegiatan seremonial, seminar, dan pelatihan diperkirakan mencapai Rp 58,2 miliar, turun signifikan dari anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 298,5 miliar.