Jika praktik ini dibiarkan, dampaknya bisa lebih luas. Pelaku usaha yang ingin berjualan dengan kepastian halal akan kesulitan, sementara mereka yang tidak mampu mengikuti aturan kemungkinan tetap berjualan tanpa sertifikasi.
Kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal pun dapat terkikis, mengingat biaya tinggi dan prosedur yang berbelit justru lebih menguntungkan pihak tertentu daripada melindungi kepentingan umat.
Publik pun bereaksi keras terhadap kebijakan ini. Haikal Hasan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), menjadi sasaran kritik di media sosial.
Warganet mempertanyakan apakah sertifikasi halal ini benar-benar bertujuan menjaga kehalalan produk atau hanya menjadi alat komersialisasi yang menyulitkan usaha kecil.
Baca Juga: Apakah Sertifikat Halal di Indonesia Kini Terlalu Mudah Diberikan? Bahkan untuk Produk Semacam ini!
Tanpa tindakan tegas dari pemerintah untuk menertibkan dugaan pungutan liar, kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal bisa semakin menurun.
Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa sertifikasi halal tidak menjadi penghalang bagi usaha kecil.
Jika tujuan utamanya adalah menjamin makanan halal untuk semua, maka prosesnya juga harus dapat diakses oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang memiliki modal besar.
Skema biaya yang lebih proporsional, subsidi, atau bahkan penghapusan biaya bagi usaha mikro harus dipertimbangkan agar kebijakan ini tidak justru membunuh usaha rakyat kecil.***