Menurut Said, BKPRMI ingin melihat hasil implementasi kebijakan tersebut oleh ormas yang lebih senior terlebih dahulu.
Setelah memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik, baru BKPRMI akan mempertimbangkan untuk ikut serta dalam pengelolaan tambang.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerbitkan dua peraturan yang memungkinkan ormas Islam untuk terlibat dalam pengelolaan tambang.
Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ormas-ormas Islam untuk berkontribusi dalam sektor tambang dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
Beberapa ormas Islam, termasuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), dan Persatuan Islam (Persis), telah menerima tawaran tersebut dan mulai mempersiapkan langkah-langkah untuk mengelola tambang.
"Ya kami memberikan dahulu pada abang tertua NU dan Muhammadiyah," ujar Said.
"Kami adik-adik ini melihat dahulu barang itu. Kalau paten barang itu baru nanti kami ikut," imbuhnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sektor tambang di Indonesia dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Selain itu, partisipasi ormas Islam dalam pengelolaan tambang juga diharapkan dapat memperkuat peran serta organisasi-organisasi keagamaan dalam pembangunan ekonomi negara.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan ormas Islam dalam mengelola sumber daya alam.
Serta memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di daerah-daerah penghasil tambang.
Sebagai langkah selanjutnya, BKPRMI akan terus memantau perkembangan kebijakan ini dan melakukan kajian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan akhir mengenai partisipasi mereka dalam pengelolaan tambang.
Organisasi ini berkomitmen untuk memastikan bahwa langkah yang diambil sejalan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. ***