GENMUSLIM.id - Penilaian Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum menjadi sorotan publik, ketika ia menjawab pertanyaan seorang panelis dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM).
Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa intervensi dan rekayasa kasus menjadi penyebab rapor merah pada penegakan hukum era Jokowi.
Ganjar Pranowo sebut penegakan hukum era Jokowi diberi nilai 5 dari skor 1 hingga 10 itu berdasarkan suara masyarakat.
Kasus yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi perbincangan hangat masyarakat sehingga menyoal kepastian hukum, penegakan hukum, dan proses hukum yang benar menjadi perhatian bagi Ganjar Pranowo.
“Rekayasa dan diintervensi, yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial,” ungkapnya dalam acara Sarasehan tersebut.
Belakangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi viral di tengah masyarakat. Bagaimana tidak? Hal ini dilatarbelakangi oleh putusan MK yang mengabulkan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal Capres dan Cawapres.
Berdasarkan putusan tersebut pula Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat sebagai Cawapres.
Putusan MK tersebut dilaporkan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sehingga Anwar Usman selaku ketua MK diberhentikan dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat.
Buntut dari putusan MK tersebut, Mahfud MD yang masih menjabat sebagai Menkopolhukam pada era Presiden Jokowi turut menjelaskan penilaian penegakan hukum yang diberikan oleh Ganjar Pranowo.
Mahfud MD dalam Instagram pribadinya @mohmahfudmd mengungkapkan adanya upaya pembelokan persepsi terhadap penilaian Ganjar Pranowo sehingga mengaitkannya dengan tanggung jawab Mahfud MD selaku Menkopolhukam.
Mahfud MD menyebutkan bahwa sebelum keputusan MK dan MKMK kepuasan masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum pada September 2023 mencapai rata-rata 61,9 persen.
Tak hanya itu, di bidang keamanan dan politik meningkat pesat hingga mencapai rata-rata 79,3 persen.