GENMUSLIM.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan sejumlah capaian usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Selasa 28 Oktober 2025.
Dalam laporannya, Maruarar menyebut serapan anggaran Kementerian PKP telah mencapai 70 persen hingga program perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menunjukkan progres signifikan.
“Serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen,” kepada wartawan.
“Rumah subsidi dari kuota 350 ribu juga sudah terserap cukup banyak, per hari ini sekitar 205 ribu,” lanjutnya.
BPHTB dan PBG Digratiskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan bahwa pemerintah telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya itu, biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga digratiskan.
“PBG, dulu namanya IMB, sekarang namanya PBG, itu juga sudah gratis dan berjalan,” ucap Maruarar.
“Ini dimonitor dan dibantu oleh Bapak Mendagri, supaya bupati dan wali kota juga menjalankannya,” imbuhnya.
Kebijakan ini diharapkan dapat memangkas hambatan biaya yang sering menjadi kendala masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh rumah layak.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Biaya dan Waktu Antrean Haji Turun, Kampung Haji Indonesia Siap Dibangun di Makkah
Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen, Renovasi Rumah Tak Layak Diperluas
Menteri PKP itu juga mengungkap bahwa pemerintah masih menjaga bunga rumah subsidi tetap di level 5 persen.
Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus diperkuat untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni ada 26,9 juta rumah. Tahun ini negara membantu renovasi 45 ribu rumah agar layak huni,” ungkap Maruarar.
