Meski begitu, di lapangan, sejumlah pengelola dapur mengaku masih kesulitan menyesuaikan standar karena keterbatasan fasilitas dan tenaga terlatih.
Kemenkes Sederhanakan Aturan SLHS
Di lain pihak, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah menyederhanakan proses perizinan agar penerbitan SLHS bisa lebih cepat.
Hal itu disampaikan Budi Gunadi dalam rapat dengan Komisi IX DPR di Senayan, pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Menkes RI itu menjelaskan, koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian Dalam Negeri agar dinas kesehatan di daerah mempercepat penerbitan sertifikat.
“Jadi di dalam minggu sampai sekarang kita sudah ada penyederhanaannya supaya bisa mempercepat penerbitan SLHS ini ke ribuan SPPG,” ujar Budi.
Kendati demikian, percepatan tersebut sebenarnya tetap bergantung pada kesiapan daerah.
Di Jakarta, misalnya, kota metropolitan Pulau Jawa itu menargetkan 180 dapur MBG tersertifikasi dalam dua minggu.
DKI Jakarta Kebut SLHS 2 Minggu
Dalam kesempatan berbeda, Kepala Dinas Kesehatan, Ani Ruspitawati menyebut pihaknya siap menargetkan perampungan SLHS dalam 2 minggu ke depan.
“Kalau semuanya lancar, proses SLHS ditargetkan selesai dua minggu ke depan,” kata Ani kepada awak media di Jakarta, pada Minggu, 5 Oktober 2025.
Ani menambahkan, pelatihan untuk ribuan penjamah makanan terus dilakukan agar pengelolaan dapur sesuai standar.
“Targetnya sekitar 8.000 orang akan kami latih terus agar bisa mengelola tata laksana di SPPG nya masing masing,” imbuhnya.
Pengawasan Ketat, tapi Tantangan Masih Banyak
Meski berbagai langkah pembenahan dilakukan, tantangan di lapangan masih besar. Sejumlah pengelola dapur mengeluhkan belum seragamnya panduan teknis di tiap daerah.
Terlebih, ada yang menunggu verifikasi lama, ada pula yang kesulitan memenuhi persyaratan fisik dapur seperti ventilasi dan drainase sesuai standar kesehatan.
