Bantuan Subsidi Upah Siap Dicairkan, Pemerintah Anggarkan Rp10,72 T untuk Pekerja Bergaji Rendah dan Guru Honorer

Photo Author
- Rabu, 4 Juni 2025 | 14:28 WIB
Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja dan guru honorer (Foto: GENMUSLIM.id/dok: YouTube Sekretariat Presiden)
Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja dan guru honorer (Foto: GENMUSLIM.id/dok: YouTube Sekretariat Presiden)

GENMUSLIM.id - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp10,72 triliun dari APBN untuk mendukung program Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang akan disalurkan pada bulan Juni dan Juli 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, bantuan ini ditujukan bagi pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta dan serta guru honorer.

“Subsidi upah disediakan anggaran dari APBN sebesar Rp 10,72 triliun,” kata Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 2 Juni 2025.

Menurutnya, sebanyak 17,3 juta pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan akan menerima BSU.

Baca Juga: Pemerintah Resmi Batalkan Diskon Listrik Juni–Juli 2025, Diganti dengan Bantuan Subsidi Upah

Para penerima adalah pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota.

Setiap penerima BSU nantinya akan mendapatkan bantuan senilai Rp300 ribu per bulan untuk Juni dan Juli.

Selain itu, bantuan serupa juga akan diberikan kepada guru honorer.

Nantinya, guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta guru yang terdata di Kementerian Agama juga akan mendapatkan bantuan senilai Rp600 ribu.

Adapun pelaksanaan program ini akan dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Baca Juga: HARI BURUH 2025: Presiden Prabowo Tanggapi Langsung Keluhan Pajak Gaji Buruh, Ucap Janji Bakal Lakukan Kaji Ulang

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan kelonggaran berupa perpanjangan diskon iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebesar 50 persen bagi pekerja di sektor padat karya.

Kebijakan ini ditujukan untuk melindungi 2,7 juta tenaga kerja dari tekanan global.

Diskon iuran JKP tersebut, kata Sri Mulyani, tidak dibiayai melalui APBN.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Muhammad Reza Nurcholis, S.Si

Sumber: Youtube Sekretariat Presiden

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X