Kepercayaan Masyarakat
Mari berkaca pada Survei Indikator 'Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Negara' yang dirilis pada 23 Januari 2024 lalu.
Tampak dalam paparan Survei Indikator, partai politik menempati peringkat terbawah, serta DPR berada tepat di atasnya dalam meraih kepercayaan masyarakat.
Tingkat kepercayaan masyarakat tertinggi yaitu terhadap TNI, kemudian di bawahnya Presiden, dan di bawahnya lagi ada Kejaksaan Agung.
Tren kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dan DPR juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode survei indikator sebelumnya.
Tampak tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR memiliki angka 68,5 persen dan partai politik 65,2 persen, pada periode 23 Juni 2023.
Sementara itu, tren kepercayaan masyarakat terhadap DPR menurun menjadi 64,8 persen dan partai politik menjadi 64,2 persen, pada periode 6 Januari 2024.
Baca Juga: Kaesang Pakai Rompi 'Putra Mulyono', Timbulkan Asumsi Politik Anti Baper atau Justru Anti Kritik?
Peran Analis Kebijakan
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN RI, merilis 'Pedoman Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Analis Kebijakan' pada tahun 2021.
Dalam pedoman itu mengungkap peran penting analis kebijakan bagi lembaga negara:
Pertama, analis kebijakan akan melakukan kolaborasi dengan setiap elemen jabatan yang ada pada instansinya.
Kedua, analis kebijakan berkolaborasi dengan jabatan fungsional terkait pada lembaga kementerian, dan lembaga pemerintah daerah. Terutama, jabatan fungsional yang terkait dalam proses pembuatan kebijakan.
Ketiga, analis kebijakan mengembangkan kompetensi manajemen diri dan tim agar dapat berkolaborasi aktif dengan jabatan fungsional terkait. Kolaborasi itu akan sangat bermanfaat untuk mendukung penyelesaian pekerjaan.
Terakhir, analis kebijakan memiliki kepakaran yang sesuai dengan bidang pekerjaan, minat, serta kompetensinya.
Hal tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap setiap lembaga negara serta dapat mudah untuk memantau dan memahami kebijakan pemerintah.***
